Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional
JAKARTA - Pengamat politik Iwan Setiawan menilai penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perubahan besar dalam cara negara mengelola risiko bencana.
1. Penanganan Banjir
Meski status bencana ditetapkan pada level provinsi, ia menyebut pola penanganannya sudah bergerak dalam skala nasional—baik dari sisi koordinasi, mobilisasi sumber daya, maupun percepatan respons lintas sektor.
“Yang kita lihat di Sumatera adalah bagaimana seluruh elemen negara bergerak dalam ritme yang sama. Mobilisasi Hercules dan A400M, kerja paralel BNPB, TNI–Polri, Kementerian Sosial, Kementerian PMK, hingga pemerintah daerah—semuanya menunjukkan manajemen risiko kita telah masuk fase baru yang lebih adaptif dan terintegrasi,” ujar Iwan, Sabtu (29/11).
Menurut Iwan, respons cepat yang terlihat di lapangan tidak terlepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama. Arahan tersebut, katanya, mendorong setiap instansi untuk mengambil peran secara mandiri tanpa menunggu komando lanjutan.
“Begitu instruksi Presiden turun, semua sektor bergerak. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang saling menunggu,” tegasnya.
Iwan menilai pola seperti ini mencerminkan pergeseran penting dalam manajemen risiko nasional: pemerintah tidak lagi terpaku pada batas administratif, melainkan bergerak berdasarkan kebutuhan lapangan dan urgensi perlindungan masyarakat.
Iwan menjelaskan, meski bencana tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, cara pemerintah menanganinya mencerminkan orkestrasi setingkat nasional. Kerja pusat dan daerah berjalan simultan—mulai dari evakuasi, pendirian posko, pemulihan akses wilayah terisolasi, hingga pengiriman logistik berskala besar.
“Kali ini, negara bekerja serempak. Semua kementerian dan lembaga bergerak dengan urgensi yang sama,” jelasnya.
Lebih jauh, Iwan menilai pola kerja terkoordinasi yang terlihat dalam penanganan banjir Sumatera menandai pergeseran Indonesia dari response-based management menjadi risk-based management. Pemerintah, menurutnya, kini mempertimbangkan stabilisasi sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pencegahan risiko lanjutan sejak hari pertama.
“Pendekatan ini adalah arah baru manajemen risiko nasional,” pungkas Iwan.
(Erha Aprili Ramadhoni)
