Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banjir di Sumatera Sebagai Bencana Nasional
JAKARTA – Bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menelan banyak korban jiwa. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan menetapkan status bencana nasional agar penanganannya lebih cepat dan terstruktur.
"Hanura menegaskan, pemerintah segera tetapkan status bencana nasional," ujar Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) di Rakernas dan Bimtek Hanura, Jakarta, Selasa (2/11/2025).
Menurutnya, banyak kepala daerah terdampak yang kewalahan dalam penanganan bencana. Bahkan, ada yang sudah menyurati pemerintah pusat. "Dalam keadaan kebingungan, memang susah mengambil keputusan. Tetapi mari jangan menyerah," ujarnya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah membuka jalur daerah terisolir sehingga distribusi bantuan bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya, jangan sampai korban bertambah bukan hanya karena banjir dan longsor melainkan akibat keterlambatan bantuan.
"Jeritan tiga wilayah ini luar biasa. Jalan dan akses terputus. Bantuan belum sampai. Sudah banyak yang kelaparan, butuh pakaian, tenda, dan logistik lainnya," ujarnya.
Ia pun memastikan seluruh kadernya, baik itu Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang), dan sejumlah pihak menggalang donasi, dan sudah terkumpul Rp 1,8 miliar. Menurutnya, ini bukan soal angka melainkan untuk meringankan korban.
Selain itu, pihaknya menunjuk koordinator untuk melaksanakan tugas tanggap bencana dan pergi ke Sumatera, dan sudah ada perwakilan dari DPP yang berangkat ke lokasi bencana. Semua kader pun diminta untuk ambil bagian dalam membantu korban bencana.
"Kami atas nama seluruh kader Partai Hanura, berbelasungkawa atas bencana yang sampai detik ini telah menelan 600-an korban jiwa dari tiga provinsi. Semoga almarhum di tempatkan di sisi Tuhan. Semoga semua dapat kesabaran lahir batin," imbuhnya.
Sementara itu, Rakernas dan Bimten Hanura digelar di Bandung Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2025. Kegiatan ini ajang konsolidasi ideologis dan organisatoris partai dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan.
(Arief Setyadi )
