Pemerintah Sebut Metadata Jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
Selain memperkuat standar internal, kegiatan sosialisasi juga membahas implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN). Ia menyebut SDPDN sebagai langkah besar Kemendagri dalam membangun ekosistem data yang terpadu dan interoperabel, sehingga data dari setiap unit dapat saling mendukung dan digunakan untuk proses perumusan kebijakan secara lebih efektif.
“Ke depan, seluruh data yang dihasilkan BSKDN harus memenuhi prinsip satu standar, satu metadata, satu portal, dan interoperabilitas. Kalau kita kuat dalam data, tentunya kita tidak akan menghadapi hambatan dalam penyusunan policy brief," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Noudy juga mengajak seluruh unit kerja memanfaatkan forum sosialisasi sebagai momentum penyamaan persepsi. Ia menekankan, penguatan tata kelola data bukan hanya tugas pengelola data, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh jajaran BSKDN.
"Saya harap kegiatan seperti ini dapat menjadi pondasi awal untuk menyamakan persepsi dan memastikan semua unit kerja bergerak dalam satu arah," terangnya.
Sementara itu, perwakilan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Alwin Ferry, menegaskan bahwa data bukan sekadar aturan teknis, tetapi menjadi fondasi interoperabilitas di seluruh jajaran Kemendagri.
Menurutnya, jika setiap unit menerapkan standar data dan metadata yang sama, maka proses integrasi, verifikasi, dan pembaruan data dapat dilakukan jauh lebih cepat dan akurat.
"Penting juga bagi kita untuk memastikan sumber data yang dipakai benar-benar jelas, kita ketahui, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
(Awaludin)
