Pemerintah Sebut Metadata Jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.
Sekretaris BSKDN, Noudy R. P. Tendean menjelaskan, bahwa kebijakan berbasis bukti membutuhkan data yang tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga terstandar. Ia menilai, semakin kompleksnya isu strategis saat ini menuntut keseragaman dalam format, struktur, dan deskripsi data, agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan mudah diintegrasikan antar-unit kerja.
"BSKDN memiliki mandat strategis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan analisis. Kita dituntut untuk menyajikan informasi dan bahan kajian yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Noudy, Sabtu (6/12/2025).
Noudy menambahkan, metadata memiliki peran penting dalam memberikan konteks atas setiap data yang dikumpulkan, termasuk definisi, metode pengumpulan, serta ruang lingkupnya. Tanpa metadata yang jelas, data berisiko menimbulkan interpretasi berbeda antar-unit kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas rekomendasi kebijakan.
