DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan
Penanganan pelanggaran secara transparan dan konsisten akan mempertegas bahwa profesionalisme adalah norma, sementara penyimpangan adalah pengecualian yang ditindak tegas.
Reformasi juga harus menyentuh aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk sistem promosi, mutasi, dan penilaian kinerja. Ketika meritokrasi ditegakkan secara konsisten, loyalitas aparat akan tertuju pada institusi dan hukum, bukan pada relasi personal atau kekuasaan informal.
“Inilah fondasi penting untuk membangun budaya organisasi yang sehat dan dipercaya publik,” ujar Azis.
Menurutnya, reformasi kepolisian yang berhasil akan memberikan efek berantai: meningkatnya kepastian hukum, membaiknya iklim usaha, serta menguatnya kualitas demokrasi.
“Kerja Tim Reformasi Polri harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masukan publik, dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dapat dievaluasi,” ujarnya.
“Reformasi Polri bukan sekadar agenda internal institusi, melainkan bagian dari kontrak sosial antara negara dan warganya. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan dapat dipercaya, di situlah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya,” tutup Azis.
(Awaludin)
