Mahyeldi mengkhawatirkan, jika perbaikan alur sungai tidak segera dilakukan, luapan air berpotensi kembali memicu banjir. Oleh karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan peralatan berat untuk normalisasi sungai.
“Oleh sebab itu, dukungan peralatan kami harapkan bisa lebih maksimal dalam dua bulan ini, sehingga alur sungai sudah terbentuk. Dengan begitu, ketika curah hujan tinggi, air tidak melebar ke kiri dan kanan,” jelasnya.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti adanya perbedaan data jumlah rumah rusak antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan pendataan Pemerintah Provinsi Sumbar, jumlah rumah dengan kategori rusak berat mencapai 5.077 unit.
“Rusak berat dari data kami itu ada 5.077 rumah. Tadi disampaikan ada 2.000, kemarin dari Kementerian Perumahan juga 2.000. Maka dari data terakhir kami, jumlahnya 5.077,” ungkapnya.