Israel Masuk Board of Peace, Kemlu: Sikap Indonesia Bela Palestina Tak Goyah!
JAKARTA – Pemerintah Indonesia angkat suara terkait bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sama sekali tidak berarti normalisasi hubungan politik dengan Israel, maupun bentuk legitimasi atas kebijakan negara tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menekankan bahwa partisipasi Indonesia semata-mata didasarkan pada mandat kemanusiaan.
"Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” ujar Nabyl, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam BoP berlandaskan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza. Langkah tersebut merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Nabyl menegaskan bahwa bergabungnya negara mana pun dalam BoP tidak akan mengubah prinsip dasar Indonesia terhadap Palestina.
Sejak awal, Indonesia secara konsisten menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional di Gaza, serta mendesak dibukanya akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Indonesia juga terus mendorong realisasi Solusi Dua Negara sebagai jalan keluar permanen konflik Palestina–Israel.
Dalam konteks upaya perdamaian, Indonesia memandang keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian penting dari proses menuju penyelesaian damai.
Karena itu, Indonesia akan memanfaatkan posisinya di Board of Peace untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina serta memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan rakyat Palestina dan penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka.
“Indonesia akan terus memastikan bahwa setiap langkah dalam forum ini tetap berpijak pada perjuangan hak-hak rakyat Palestina dan terwujudnya solusi dua negara,” pungkasnya.
(Awaludin)
