Dilema Indonesia: Antara Diplomasi, Kedaulatan, dan Jerat Peace & Prosperity
Demiliterisasi pun diposisikan sebagai prasyarat investasi. Dalam logika ini, keamanan tidak lagi dimaknai sebagai hak kolektif, melainkan sebagai tiket masuk ke pasar global.
Di sinilah letak pertanyaan mendasar: apakah rekonstruksi menjadi instrumen pembebasan, atau justru alat normalisasi status quo?
3. Indonesia: Diplomasi atau Legitimasi?
Sejak lama Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Konstitusi kita menolak penjajahan dalam segala bentuk. Namun kini, dengan keterlibatan dalam ISF dan partisipasi di BoP, Indonesia berada dalam posisi dilematis.
Sebagai Wakil Komandan ISF, Indonesia dapat memainkan peran konstruktif: memastikan stabilisasi benar-benar melindungi warga sipil, mendorong transisi menuju pemerintahan Palestina yang berdaulat, dan mencegah penyalahgunaan kekuatan keamanan.
Apalagi dalam rancangan demiliterisasi Gaza yang sama artinya dengan pelucutan senjata faksi militer perlawanan, baik paksa atau sukarela dengan dibeli misalnya, ini sangat highly risk. Karena bagi Hamas dan faksi lainnya, tidak ada pelucutan senjata selama Palestina belum merdeka dan berdaulat. Garis merah yang bisa menambah runyam di lapangan jika pasukan TNI dilibatkan dalam proses itu.
Namun tanpa garis diplomatik yang tegas, partisipasi itu juga berisiko ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap desain geopolitik yang belum tentu sejalan dengan prinsip kemerdekaan penuh Palestina.
Diplomasi Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak pada narasi “peace through prosperity” yang meminggirkan aspek kedaulatan. Kemakmuran tanpa kemerdekaan berpotensi menjadi stabilitas semu.
