Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Militer, Publik Diminta Awasi Transparansi TNI
Meski mendorong penegakan hukum melalui peradilan militer, Selamat tetap menekankan agar TNI bersikap transparan dan akuntabel dalam seluruh prosesnya. Sebab, publik tidak hanya mengutamakan berat atau ringannya hukuman.
"Tetapi legitimasi prosesnya. Hukuman yang berat tidak otomatis menghadirkan keadilan jika prosesnya tidak transparan, pengawasannya terbatas, dan akses publik dibatasi," tegasnya.
Dalam hal ini, menurut Selamat, kepercayaan publik menjadi taruhannya. Karena itu, TNI harus menjawab keraguan melalui keterbukaan informasi dan komunikasi kepada publik.
"TNI harus bisa menjelaskannya kepada publik. Badan Pembinaan Hukum TNI harus memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit, Oditur Militer maupun jaksa pidana militer harus mampu menghadirkan tuntutan yang menepis keraguan publik, dan Polisi Militer harus profesional dalam penyelidikan serta penyidikan kasus yang melibatkan prajurit militer," jelasnya.
"Termasuk fungsi inspektorat dalam institusi militer untuk mengawasi kinerja institusi maupun personel militer," tandasnya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
