Prabowo Tegaskan Pengangkatan Kapolri Tak Berubah: Dipilih Presiden Lewat Persetujuan DPR
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak berubah. Pengangkatan Kapolri akan tetap melalui persetujuan DPR RI.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie, saat memaparkan hasil laporan dari KPRP. Dalam pertemuan tersebut, Jimly mengungkapkan bahwa KPRP memiliki dua perbedaan pendapat terkait mekanisme pengangkatan Kapolri.
"Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan: 'Ya sudah seperti sekarang saja'," ujar Jimly di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Sehingga pengangkatan Kapolri tetap akan melalui persetujuan DPR RI. Jimly menjelaskan, nama calon Kapolri yang diusulkan Presiden bukan untuk dilakukan fit and proper test, melainkan untuk dikonfirmasi kepada parlemen.
"Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen," jelasnya.
