Dorong PT Diturunkan, GKSR: Jangan Ada Suara Rakyat yang Hilang
Mantan Wakil Ketua MPR itu pun menegaskan, GKSR lebih mendorong penerapan Fraksi Threshold dibanding perluasan PT hingga tingkat DPRD. "Semakin tinggi PT, semakin besar suara rakyat yang hilang, semakin sempit ruang politik alternatif. PT hingga DPRD akan membunuh demokrasi lokal, memperkuat dominasi partai nasional, dan melemahkan semangat otonomi daerah," ujarnya.
Oso uga menilai revisi UU Pemilu perlu segera dilakukan agar memberi kepastian bagi partai politik maupun masyarakat. Ia berharap pembahasan revisi aturan tersebut bisa rampung paling lambat awal 2027.
"Tujuannya, memberi kepastian kepada partai dan rakyat, menghindari kekacauan hukum dan judicial review berulang," imbuhnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar. Kemudian, ada Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, serta sejumlah pengurus PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
Ia menegaskan hasil kajian dan diskusi GKSR nantinya akan disampaikan kepada DPR dan pemerintah. Oso turut mengumumkan perubahan struktur kepengurusan GKSR. Jabatan Ketua GKSR kini dipegang Said Iqbal, sementara posisi Sekjen dipercayakan kepada Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Adapun Oso menempati posisi Ketua Dewan Pembina GKSR.
