FSP BUMN Bersatu Apresiasi Danantara Gandeng KPK, Arief Poyuono: Bersihkan BUMN hingga Tuntas
Arief mengatakan, banyak BUMN yang selama ini tidak lagi memiliki prospek bisnis yang jelas, tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi yang besar dengan biaya operasional tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi kemampuan BUMN untuk memberikan dividen maupun kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.
"Selama ini kami melihat Danantara memang harus berkonsentrasi pada agenda pembersihan dan perampingan BUMN. Tidak semua BUMN mampu memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara. Karena itu, restrukturisasi harus dilakukan secara objektif agar aset negara dikelola lebih produktif dan efisien," jelasnya.
Meski demikian, Arief menegaskan bahwa proses pembenahan tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat. Menurutnya, apabila dalam proses audit ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Karena itu, FSP BUMN Bersatu menyatakan dukungan penuh terhadap strategi Danantara dan memberikan masukan agar pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan Agung, yang memiliki pengalaman dan kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
"Kami mendukung penuh langkah Danantara. Bahkan, kami menyarankan agar strategi ini juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan Agung dan Polri. Sinergi antara Danantara, KPK, Kejaksaan Agung dan Polri akan memperkuat proses audit, penegakan hukum, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan di lingkungan BUMN," kata Arief.
