Menelesik Relasi NU – PKB: Perspektif Teori Kritis atas Kuasa, Modal, dan Demokrasi
Genealogi kekuasaan yang ditawarkan Foucault mengajarkan bahwa setiap diskursus memiliki sejarah pembentukannya. Dengan demikian, relasi NU–PKB perlu dibaca sebagai hasil proses historis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan konfigurasi politik nasional.
Hubungan tersebut tidak bersifat tetap, melainkan senantiasa dinegosiasikan melalui perubahan kepemimpinan, dinamika demokrasi, dan transformasi masyarakat Nahdliyin. Kesadaran genealogis semacam ini penting agar warga organisasi tidak memandang setiap narasi politik sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat dipersoalkan.
Selain diproduksi melalui diskursus, relasi antara organisasi keagamaan dan partai politik juga berlangsung melalui pertukaran berbagai bentuk modal. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai arena (field) tempat individu maupun kelompok saling berkompetisi menggunakan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Arena politik merupakan ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan sehingga setiap aktor berusaha mengakumulasi modal sebanyak mungkin untuk memperoleh posisi yang dominan.
Dalam konteks NU, modal simbolik merupakan aset yang sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai, legitimasi pesantren, tradisi keilmuan, sanad intelektual, dan otoritas moral merupakan bentuk modal simbolik yang tidak mudah dimiliki oleh organisasi lain. Modal tersebut dibangun melalui proses sejarah yang panjang sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam arena politik demokrasi, modal simbolik seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena mampu memengaruhi perilaku politik masyarakat.
Bourdieu menjelaskan bahwa modal tidak bersifat statis. Modal dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Modal simbolik dapat berubah menjadi modal politik ketika legitimasi keagamaan digunakan untuk memperoleh dukungan elektoral. Sebaliknya, modal politik dapat memperkuat posisi simbolik apabila keberhasilan politik meningkatkan pengaruh sosial para aktor. Proses konversi inilah yang menjadikan hubungan NU dan PKB selalu berada dalam ketegangan antara kepentingan moral organisasi dan kepentingan praktis politik elektoral.
Perspektif Bourdieu juga menunjukkan bahwa setiap arena memiliki logika permainan (logic of practice) yang berbeda. Arena keagamaan bekerja berdasarkan legitimasi moral, sedangkan arena politik beroperasi melalui kompetisi kekuasaan. Ketika kedua arena saling beririsan, muncul kemungkinan terjadinya dominasi logika politik terhadap ruang-ruang keagamaan. Dalam situasi demikian, modal simbolik berpotensi mengalami komodifikasi, yakni diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat dipertukarkan demi keuntungan politik. Akibatnya, legitimasi moral organisasi dapat mengalami erosi apabila masyarakat mulai memandang simbol-simbol keagamaan sebagai instrumen kepentingan politik.
