Sikap Dasco soal RUU Perampasan Aset Dinilai Jawab Keraguan Publik
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya akan membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di masa reses. Salah satunya RUU Perampasan Aset hingga RUU Pemilu.
"Sudah beberapa komisi yang meminta izin untuk membahas, tetap membahas Undang-Undang di masa reses,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip, Rabu (22/7/2026).
“Itu ada Komisi III yang memang sudah dari dua bulan lalu itu kemudian melakukan pembahasan, dalam hal ini menerima partisipasi publik untuk UU Perampasan Aset," lanjutnya.
Menurut Bimo, pernyataan Dasco sekaligus menjawab anggapan yang berkembang di tengah publik bahwa DPR tidak lagi membahas RUU Perampasan Aset. Padahal, kata dia, pembahasannya tetap berjalan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
"Saya mengapresiasi sikap Sufmi Dasco Ahmad yang meminta Komisi III DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Pernyataan tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa DPR tetap menjalankan fungsi legislasinya dan tidak menutup mata terhadap aspirasi publik," kata Bimo.
Bimo mengatakan RUU Perampasan Aset merupakan salah satu regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat karena diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan.
Meski demikian, ia mengingatkan pembahasan beleid tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum hingga masyarakat sipil.
"Undang-undang yang baik bukan hanya lahir karena tuntutan publik, tetapi juga karena dibangun melalui kajian yang matang, menghormati konstitusi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum," ujarnya.
Selain menyoroti RUU Perampasan Aset, Bimo juga mengapresiasi peran Dasco dalam merespons dinamika ekonomi nasional. Menurutnya, komunikasi yang dibangun Dasco dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan saat pasar modal mengalami tekanan turut membantu menjaga optimisme pelaku usaha dan masyarakat.
Ia menilai kepemimpinan yang responsif tercermin dari kemampuan membaca kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi melalui komunikasi serta kebijakan yang tepat.
"Kami berharap DPR RI terus menjadi rumah aspirasi rakyat. Kepercayaan publik akan tumbuh apabila masyarakat melihat wakil-wakilnya bekerja, mendengar, dan menghadirkan solusi," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
