JK soal Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh: Bukan Aksi Menentang Pemerintah Pusat!
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), tidak berkaitan dengan pemerintah pusat.
Menurut JK, kericuhan yang disertai pengibaran bendera Bulan Bintang lebih berkaitan dengan persoalan internal di antara kelompok mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menilai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut lebih ditujukan untuk mendorong perbaikan di internal Aceh.
"Ini hanya ada ketidaksenangan kelompok internal. Jadi menuju nya bukan ke pusat ini tuntutan, tapi menuju nya adanya suatu perbaikan-perbaikan internal di Aceh itu," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.
JK menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Damai Aceh semula berlangsung dengan doa dan zikir untuk memperingati 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, suasana berubah setelah terjadi pengibaran bendera GAM yang kemudian berujung bentrokan dengan aparat keamanan.
Meski demikian, JK menegaskan insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai gambaran sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Menurut dia, masyarakat Aceh, termasuk eks GAM, telah merasakan manfaat perdamaian yang berlangsung selama lebih dari dua dekade.
"Nah sehingga menimbulkan justru bukan mendemo pemerintah pusat, tidak. Dia mendemo antar pimpinan eks GAM di sana," kata JK.
JK juga memastikan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun tidak berada dalam ancaman. Ia menunjuk pelaksanaan empat kali pemilihan gubernur yang berlangsung tanpa persoalan besar sebagai salah satu indikator kondisi tersebut.
"Pertama perdamaiannya sudah 21 tahun, sudah sangat sudah sangat dan sudah empat kali pemilihan gubernur tidak ada masalah," katanya.
Menurut JK, pengibaran bendera Bulan Bintang dalam kericuhan tersebut lebih mencerminkan kekecewaan kelompok tertentu dan tidak menunjukkan adanya keinginan untuk menghidupkan kembali konflik bersenjata di Aceh.
"Saya kira tidak. Seluruh masyarakat termasuk eks GAM sudah menikmati kedamaian," ucapnya.
JK juga membantah adanya kaitan antara insiden di Banda Aceh dengan isu potensi kerusuhan yang sebelumnya beredar di media sosial menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.
"Tidak, tidak ada hubungannya itu isu di Jakarta itu, isu di daerah berbeda," kata JK.
Ia berharap para pemimpin Aceh dapat segera mengambil langkah untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan persoalan internal yang memicu ketidakpuasan. JK menilai penyelesaian tersebut penting agar perdamaian yang telah terjaga selama lebih dari 20 tahun tetap berlangsung.
"Kalau masalah sekali lagi masalah Banda Aceh, ini lebih banyak unsur perbedaan pendapat internal sehingga kita harapkan mereka mempunyai pandangan mengikuti langkah-langkah pemimpin Gubernur, Wali Nanggroe, mudah-mudahan Gubernur dan Wali Nanggroe segera kembali ke Banda Aceh untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," paparnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
