Peristiwa 21 Agustus: Perjanjian Sunda-Portugal hingga Gugatan Pilpres Ditolak MK
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat terjadi pada 21 Agustus dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut mencakup hubungan diplomatik dengan Portugal, lahirnya cikal bakal institusi kepolisian, hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2014.
Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 21 Agustus:
1522 - Perjanjian Sunda-Portugal
Pada 21 Agustus 1522, Kerajaan Portugal dan Kerajaan Pasundan mengadakan perjanjian persahabatan. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut memungkinkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa.
Perjanjian tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti berbentuk tugu batu yang dikenal sebagai Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Prasasti tersebut sempat hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali pada 1981.
1945 - Hari Maritim Nasional
Tanggal 21 Agustus juga diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan keberhasilan Angkatan Laut Republik Indonesia merebut kekuasaan di laut dari tentara Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Momentum tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan.
1945 - Pasukan Polisi Republik Indonesia Didirikan
Pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas I atau Letnan Satu Polisi Mochammad Jassin memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pasukan Polisi Republik Indonesia kemudian menjalankan berbagai tugas, termasuk melakukan pembersihan dan pelucutan senjata tentara Jepang.
Dalam perkembangan berikutnya, melalui Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D., mulai 1 Juli 1946 Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.
Tanggal 1 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
2014 - MK Tolak Gugatan Pilpres Prabowo-Hatta
Pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi.
Pada 21 Agustus 2014, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan tersebut. Putusan itu menguatkan hasil Pilpres 2014 yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Putusan MK tersebut sekaligus mengakhiri proses sengketa hasil Pilpres 2014 di jalur konstitusional.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
