Program Prioritas Calon Tunggal Kapolri Komjen Suyudi: Tak Boleh Ada Titipan di Polri!
Dalam pelayanan publik, Suyudi menegaskan struktur internal Polri tidak boleh justru menjadi beban bagi masyarakat. Ia juga mendorong digitalisasi untuk mempersempit peluang terjadinya pungutan liar (pungli).
“Struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat. Digitalisasi harus menutup ruang pungli. Tidak memakan tata muka, tetapi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu, Suyudi memaparkan program penguatan penegakan hukum. Ia mengatakan ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah perkara yang ditangani, melainkan dari kualitas penanganannya.
Untuk mendukung hal tersebut, Suyudi menyebut sejumlah instrumen penanganan perkara akan diperkuat, mulai dari case management, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), supervisi, case review, forensik, digital forensik, analisis keuangan, hingga asset tracking.
Program kelima yang disampaikan Suyudi adalah penguatan pengawasan. Ia mengatakan pengawasan di tubuh Polri akan diarahkan dari yang sebelumnya reaktif menjadi berbasis risiko.
“Pengawasan bergerak dari reaktif menjadi berbasis risiko. Pengaduan harus memiliki jejak penanggung jawab,” katanya.
