Cegah Narkoba Makin Meluas, Polri Siapkan Transformasi SKCK Berbasis Risiko
JAKARTA - Penguatan pencegahan tindak pidana narkotika menjadi perhatian Baintelkam Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Universitas Nasional (UNAS) melalui dorongan transformasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terintegrasi berbasis risiko.
Upaya tersebut dibahas sebagai langkah untuk memperkuat deteksi dini melalui pemanfaatan data lintas instansi, sekaligus meningkatkan sinergi dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, terutama di kalangan generasi muda.
Perwakilan Baintelkam Polri, Kombes Aris Sulistyono menjelaskan, selama ini penerbitan SKCK masih lebih banyak bertumpu pada catatan kepolisian. Ke depan, layanan tersebut diharapkan dapat diperkuat melalui dukungan data dan informasi dari berbagai instansi agar proses pemeriksaan menjadi lebih akurat.
Integrasi data tersebut juga diarahkan untuk membantu mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sejak dini.
Menurut Aris, pengembangan SKCK terintegrasi berbasis risiko memerlukan sejumlah langkah pendukung, mulai dari penguatan regulasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), hingga kerja sama pertukaran data yang aman. Pengembangan sistem melalui Application Programming Interface (API) Service juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
"Transformasi SKCK terintegrasi berbasis risiko diarahkan agar tidak lagi semata bergantung pada catatan kepolisian, tetapi juga memanfaatkan data dari instansi lain. Penguatan regulasi, penyusunan SOP, kerja sama pertukaran data yang aman, hingga pengembangan sistem berbasis API Service menjadi bagian dari penguatan ini. Peningkatan kapasitas SDM juga harus menyertai agar teknologi benar-benar bermanfaat," jelas Aris dalam FGD bertajuk "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Transformasi SKCK Terintegrasi Berbasis Risiko" di Ruang Cyber Library, Universitas Nasional, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober 2026.
