Dengan integrasi tersebut, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih terarah. Pemangku kepentingan juga dapat mengetahui kebutuhan sumber daya dan menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
"Harapannya, SAGARA bukan hanya menyimpan data, tetapi benar-benar menghubungkan informasi dengan tindakan. Sehingga perlindungan dan pengelolaan gambut serta mangrove di seluruh negeri berjalan lebih efektif, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," tegas Sriyanto.
Pengembangan platform ini melibatkan integrasi data lintas instansi, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
SAGARA nantinya direncanakan dapat diakses secara terbuka (open access). Kehadiran platform ini diharapkan tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.
Finalisasi rancangan SAGARA berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada 30 Oktober. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, serta dihadiri perwakilan Universitas Sriwijaya, kementerian terkait, BMKG, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Forkopimda, dan organisasi masyarakat sipil.
Melalui SAGARA, BPGMN berharap pengelolaan gambut dan mangrove tidak lagi berjalan dengan data yang tersebar di berbagai instansi, melainkan terhubung dalam satu sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.