Bareskrim: Penyadapan Presiden Prabowo Dilakukan di Lingkungan Mabes Polri
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit cs, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta, sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pembersihan data elektronik, serta akses ilegal.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa praktik ilegal ini berlangsung pada rentang 2025–2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan secara sepihak ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi resmi.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.
Selain Presiden, penyadapan tersebut diduga turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media massa, ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana delapan tahun penjara.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
