Polri Didesak Usut Dalang Dugaan Penyadapan Presiden hingga Aktor Intelektual
JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan sejumlah pejabat strategis negara. LPI juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas nasional di tengah dinamika politik yang berkembang.
Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius karena disebut menyasar kepala negara dan sejumlah pihak di lingkaran kepresidenan. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.
"Menurut kami, praktik penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran privasi atau polemik politik biasa, melainkan persoalan serius yang dapat mengancam kedaulatan negara. Karena itu, perlu didalami apakah terdapat unsur permufakatan jahat atau tindak pidana lainnya," ujar Akhrom di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Akhrom mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam menangani dugaan penyadapan tersebut. Namun, dia meminta penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaku teknis, tetapi juga menelusuri pihak yang diduga menjadi pengendali operasi.
"Polri harus membongkar rantai komando dan menyeret aktor intelektual di balik operasi gelap ini," katanya.
Akhrom juga menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas penyidikan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
"Keterbukaan informasi berbasis fakta dan alat bukti sangat krusial untuk mencegah ruang publik dikuasai oleh disinformasi maupun upaya adu domba antar-lembaga negara. Kami juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk tetap jernih, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa, serta memisahkan secara tegas antara penyampaian aspirasi konstitusional dengan kejahatan penyadapan yang mengancam keselamatan negara," tegasnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, LPI menyampaikan lima poin tuntutan dan komitmen, yakni:
1. Dukungan terhadap kepemimpinan nasional. LPI menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen mengawal stabilitas nasional dari berbagai ancaman serta upaya pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional.
2. Pengusutan dugaan unsur makar. LPI mendesak aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya unsur pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara, termasuk menelusuri motif dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
3. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. LPI meminta Polri bertindak profesional dan objektif dalam memproses seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun latar belakang institusi.
4. Transparansi dan kepastian hukum. LPI meminta aparat penegak hukum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala dan akuntabel untuk mencegah spekulasi serta menjaga kepercayaan publik.
5. Peran pemuda menjaga kondusivitas. LPI mengajak generasi muda di seluruh Indonesia menjaga ketertiban umum, merawat persatuan, serta mengawal proses hukum secara damai dan konstitusional.
LPI menyatakan akan terus mendorong pengusutan kasus tersebut sekaligus mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kondusivitas nasional.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
