Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?
JAKARTA — Apa itu HMP atau Hak Menyatakan Pendapat DPR yang ramai dibahas untuk menyikapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? HMP menjadi sorotan setelah diusulkan sejumlah anggota DPR terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima para legislator pengusul HMP pemakzulan Gibran sebagai Wapres. Adapun para pengusul HMP ini dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; serta tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket,” kata Saan saat memimpin rapat, Rabu (11/11/2026).
Lantas, apa itu Hak Menyatakan Pendapat dan bagaimana mekanisme pengusulan HMP? Simak selengkapnya.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tergolong hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan atau sikap resmi terhadap isu-isu penting dalam penyelenggaraan negara. Melalui hak ini, DPR memiliki sarana untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Dasar hukum HMP bersumber dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Merujuk Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga situasi yang dapat melandasi DPR untuk menggunakan HMP, yaitu:
- Kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional;
- Tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan
- Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, hingga perbuatan tercela, dan/atau dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Mekanisme Pengusulan HMP
Berdasarkan laman resminya, mekanisme penggunaan HMP diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Pasal 191, prosesnya sebagai berikut:
- Usul HMP diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR.
- Usul disertai dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
- Usul menjadi HMP DPR jika disetujui rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Menurut Pasal 192, usul disampaikan pengusul kepada pimpinan DPR, diumumkan dalam rapat paripurna, lalu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Jika usul diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Untuk dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, prosesnya tidak berhenti di DPR. Jika rapat paripurna menerima laporan panitia khusus (pansus) atas materi tersebut, DPR menyampaikan keputusan HMP kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan. Keputusan paripurna itu harus disetujui rapat yang dihadiri paling sedikit dua pertiga anggota DPR dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Apabila rapat paripurna menolak laporan pansus, HMP dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali pada periode keanggotaan DPR yang sama.
Putusan MK menentukan kelanjutannya. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Jika tidak terbukti, usul pemberhentian tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur bahwa usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diajukan DPR kepada MPR setelah lebih dulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Dengan demikian, pengajuan HMP belum berarti pemberhentian. Prosesnya masih harus melewati keputusan paripurna DPR, putusan MK, dan sidang MPR.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
