Diskors Sementara, Hakim PTUN Bakal Tentukan Gugatan Suket Gibran Lanjut atau Tidak
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunda sementara sidang gugatan terkait Surat Keterangan (Suket), penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Majelis hakim membutuhkan waktu untuk bermusyawarah guna menentukan apakah perkara tersebut akan tetap dilanjutkan atau dihentikan.
"Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.30 WIB," ujar hakim ketua di ruang sidang PTUN, Kamis (12/11/2026).
Dalam persidangan hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Bukti pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
"Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," ucap pengacara Kemendikdasmen di ruang sidang.
Pihak Kemendikdasmen menjelaskan bahwa pencabutan Suket Gibran dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, mereka meminta agar perkara dihentikan karena objek sengketa berupa Suket Gibran telah dicabut.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," sambungnya.
"Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026," lanjutnya.
