Wapres Pengganti Gibran, Yusril: Harus dari Partai Koalisi Sesuai UU MD3
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” katanya.
Ia juga menegaskan tidak ada larangan apabila Prabowo mengusulkan calon Wapres dari Partai Gerindra. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu,” ucap Yusril.
Diketahui, aturan tentang pemilihan Wapres tercantum dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal sebagai UU MD3.
“Pengusulan 2 (dua) calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden. Dua calon wakil presiden tersebut berasal dari 1 (satu) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tersebut dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” demikian isi penjelasan Pasal 4 huruf e.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
