JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021–2022, Bagus Wahyudiono (BGS), pada Senin (16/11/2026).
Bagus merupakan eks staf mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kini menjadi Anggota DPR, Anwar Sadad, yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan Bagus akan ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. "(Penahanan) di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik saat konferensi penahanan.
Konstruksi Perkara
Taufik menyebutkan, perkara ini bermula saat staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota DPRD.
Dari pembagian itu, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019–2022 yang menjadi 'jatah' AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15% s.d. 20% terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD," ujarnya.
Sementara itu, lanjut Taufik, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.
"Bahwa kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya," ucapnya.
Selanjutnya, Bagus ditugaskan untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengoordinasikan komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, serta merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran Anwar.
Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah 'jatah' dari Anwar selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20–25 persen melalui tiga cara, yakni diserahkan langsung kepada Anwar, diserahkan kepada Bagus baik secara transfer maupun tunai, dan membayarkan keperluan pribadi Anwar.
"Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019–2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," ucapnya.
"Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20% s.d. 30% 'disunat lagi' oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55% s.d. 70% dari anggaran awal," sambungnya.
Atas perbuatannya, Bagus bersama Anwar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.