Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Kemenko Kumham Imipas Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan kepada 50 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |15:06 WIB
Kemenko Kumham Imipas Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan kepada 50 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, (Foto: Dok/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). 

Penyerahan ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan sejumlah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan satu instansi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita harus mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa yang diperlukan," ujar Yusril.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi tidak boleh berhenti pada penyelenggaraan rapat maupun penyusunan kesimpulan administratif. Koordinasi harus mampu menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh instansi terkait. 

Dalam pelaksanaannya, Kemenko Kumham Imipas memastikan agar kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 2029, program prioritas nasional, serta kebijakan dan arahan Presiden. 

Menko Yusril juga menekankan pentingnya tanggung jawab seluruh anggota kabinet dalam memastikan program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat regulasi yang saling menghambat, diperlukan pembenahan. Apabila terdapat l perbedaan pandangan antar kementerian, harus dibangun kesepakatan. 

Sementara itu, persoalan yang membutuhkan keputusan pada tingkat lebih tinggi perlu disampaikan kepada Presiden dengan uraian yang lengkap dan alternatif penyelesaian yang jelas. "Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang. Jangan sampai Presiden harus menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya," tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Yusril menjelaskan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus memiliki bobot substantif dan berangkat dari persoalan yang benar-benar terjadi. Penyusunannya mencakup identifikasi permasalahan, dukungan data yang dapat diperiksa, telaah terhadap ketentuan hukum dan pembagian kewenangan, serta perumusan alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk dilaksanakan. 

Ia menekankan bahwa kualitas rekomendasi tidak ditentukan oleh panjangnya dokumen maupun banyaknya rapat yang telah dilaksanakan, melainkan dari kemampuan rekomendasi tersebut membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih baik dan mengurangi persoalan yang hendak diselesaikan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menggarisbawahi keterkaitan empat bidang koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Di bidang hukum, perhatian diarahkan pada keselarasan peraturan, kepastian prosedur, dan pelaksanaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Di bidang HAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM harus menjadi bagian dari tindakan nyata pemerintah.

Sementara itu, di bidang keimigrasian, diperlukan pelayanan yang pasti, tertib, dan cepat dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta kepentingan nasional.

Adapun di bidang pemasyarakatan, peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan, keamanan, penghormatan terhadap hak-hak warga binaan, serta persiapan reintegrasi sosial menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Terkait tindak lanjut, Yusril meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk terus membangun hubungan kerja yang berkelanjutan dengan kementerian dan lembaga penerima rekomendasi. Proses tersebut perlu dilakukan melalui pendalaman substansi rekomendasi, identifikasi kebutuhan tindak lanjut, penyusunan rencana aksi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. 

Ia berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap rekomendasi yang diterima untuk menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi, penyesuaian, maupun penyempurnaan kebijakan dan program sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

"Jangan sampai rekomendasi itu hanya menambah arsip administrasi. Kita perlu mengetahui perkembangan tindak lanjutnya secara berkala, mana yang telah dilaksanakan, mana yang perlu disempurnakan, dan persoalan mana yang harus dibawa ke tingkat koordinasi yang lebih tinggi," ungkap Yusril.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, serta sejumlah pimpinan kementerian/lembaga negara antara lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Pariwisata; Wakil Menteri Dalam Negeri; Wakil Menteri Luar Negeri; Wakil Menteri Keuangan; Wakil Menteri Pertanian; Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Turut hadir Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; serta Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Serta beberapa Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta perwakilan lainnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2026 akan disampaikan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dari keseluruhan penerima rekomendasi, sebanyak 22 pimpinan hadir secara langsung, 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diwakili, sedangkan satu penerima rekomendasi, yaitu Mahkamah Agung, berhalangan hadir.

Melalui penyampaian rekomendasi kebijakan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Keberhasilan koordinasi dan sinkronisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan, tetapi dari persoalan yang berhasil diselesaikan dan perbaikan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement