JAKARTA - Irjen Eko Hadi Santoso mengajukan banding atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang dijatuhkan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Eko dijatuhi sanksi pemecatan terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Eko telah menyatakan banding setelah putusan sidang etik dibacakan.
“Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan etik, Eko dinyatakan melakukan permufakatan dalam kegiatan akses ilegal (illegal access) terhadap sistem milik Polri untuk kepentingan penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan profesionalitas.
Putusan PTDH tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar secara tertutup.
Dalam perkara etik ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dengan keputusan tersebut, Eko menyusul Irjen Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada Selasa (10/11/2026) dalam perkara yang sama.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.