Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Jasa Pengurusan Dokumen Imigrasi Akui Bayar Rp1 Juta per TKA untuk Urus ITAS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |20:30 WIB
Jasa Pengurusan Dokumen Imigrasi Akui Bayar Rp1 Juta per TKA untuk Urus ITAS
Persidangan perkara dugaan pemerasan Silmy Karim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku harus membayar biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap tenaga kerja asing (TKA), dalam pengurusan alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). Pembayaran tersebut dilakukan agar penerbitan dokumen keimigrasian dapat segera diproses.

Pengakuan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, Selasa (17/11). 

Di hadapan majelis hakim, Joko menyebut permintaan biaya tambahan tersebut disampaikan langsung oleh Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," ujar Joko.

Jaksa kemudian memastikan apakah biaya tersebut dikenakan untuk setiap pengajuan atau setiap TKA.

"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.

"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.

Selain biaya Rp1 juta per TKA, Joko mengungkapkan perusahaannya juga rutin mengeluarkan uang tambahan dengan nominal lebih besar, yakni berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta. Uang tersebut diminta melalui Juniadi Sri Priambudi, yang saat itu menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.

 

Menurut Joko, Juniadi kerap menghubungi karyawannya, Nur Adib, untuk membicarakan mekanisme pembayaran di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.

"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.

Joko menjelaskan, pungutan tambahan tersebut turut memengaruhi tarif jasa yang dibebankan perusahaannya kepada klien. Untuk setiap permohonan, PT Artha Jaya Leonindo mematok biaya Rp2,5 juta. Dari jumlah itu, Rp1 juta disisihkan untuk dibayarkan kepada pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Adapun pengurusan alih status izin tinggal tersebut bertujuan agar TKA memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," kata Joko saat menjelaskan dokumen yang diterbitkan setelah permohonan disetujui.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama tujuh terdakwa lainnya. Mereka adalah mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Juniadi Sri Priambudi, mantan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah alias Obin, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah.

 

Jaksa menduga para terdakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan itu diduga dilakukan dengan mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian, meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar PNBP.

Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko tertunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang bersangkutan berpotensi mengalami kelebihan masa tinggal atau overstay.

Jaksa menyebut praktik pungutan tidak resmi tersebut berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Total uang "klik" atau "loket" yang dihimpun para terdakwa diduga mencapai Rp168,97 miliar.

Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Jaksa menyebut Silmy mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari hasil pungutan tidak resmi tersebut.

Dalam dakwaan juga disebutkan Silmy diduga meminta jatah setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan sekitar Februari atau Maret 2023. Permintaan itu disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji untuk dipenuhi dari uang yang dikumpulkan di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Setoran tersebut disebut menggunakan kode "malaikat" dan dihimpun melalui sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Selain perkara dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024. Gratifikasi tersebut disebut terdiri atas uang tunai dan saham.

Atas dakwaan tersebut, Silmy dan para terdakwa lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement