JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ditinjau kembali secara serius dan dikeluarkan dari peta pertambangan.
Jumhur menilai penetapan tersebut harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Permintaan itu telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Ada beberapa alasan penting mengapa TNUK harus dikeluarkan," ujar Jumhur Jumat (20/11/2026).
Dikatakan Jumhur, TNUK merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan pada satu kawasan.
Berbagai penelitian menunjukkan Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Jumhur menegaskan aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.
Saat ini kata dia, belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud. Namun potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.
"Pengeluaran wilayah perairan TNUK dari WUP diperlukan agar tidak ada kegiatan lanjutan, termasuk survei, yang berpotensi mengganggu ketenangan Badak Jawa, khususnya individu yang dikenal dengan nama Badak Becula Satu," ujarnya.
Dia meminta, bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima, agar dikeluarkan dari WUP.
Ia juga mengusulkan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Jumhur juga menanggapi spekulasi adanya rencana penambangan emas yang dikait-kaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, Jumhur menegaskan hal itu tidak benar. Menurut Jumhur, adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar, bahkan dengan menggunakan dana pribadinya.
Menanggapi hal tersebut, Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam memperjuangkan perlindungan Badak Jawa dan menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Koordinator Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup, Arly, menjelaskan, Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang sangat langka dan harus menjadi prioritas perlindungan negara. Pelestariannya harus mengutamakan keselamatan satwa, perlindungan habitat alami, serta keseimbangan ekosistem.
"Kami berpandangan bahwa penangkaran atau pemindahan badak tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa dasar kajian ilmiah yang kuat dan jaminan keselamatan satwa," tegas Arly.
Sebagai organisasi taktis dari Cinta Alam Indonesia, Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup menilai relokasi badak harus mempertimbangkan kesesuaian ekologis, ketersediaan sumber daya, serta potensi ancaman terhadap satwa yang akan dipindahkan.
Arly juga menyoroti kondisi populasi Badak Jawa yang kian kritis. Saat ini, populasi Badak Jawa diperkirakan hanya berkisar 87-100 ekor dan termasuk dalam kategori sangat terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Arly juga mengapresiasi keputusan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang mengeluarkan Taman Nasional Ujung Kulon dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
"Ini merupakan langkah berani dan mendukung pelestarian lingkungan. Keputusan ini membuktikan keberpihakan pemerintah pada perlindungan keanekaragaman hayati," ujar Arly.
Ia berharap Jumhur Hidayat terus mengedepankan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dalam setiap kebijakannya.
"Badak Jawa bukan untuk dikurung, melainkan dilindungi di habitat alaminya. Selamatkan habitatnya, lindungi kehidupannya, biarkan Badak Jawa hidup secara alami," tutup Arly.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.