"Masing-masing program memiliki karakteristik dan sasaran berbeda sehingga membutuhkan desain kelembagaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan yang sesuai", imbuhnya.
Pada program MBG, misalnya, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran menjadi aspek penting.
"Dengan tata kelola yang baik, tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas pelayanan publik", tegasnya.
Sementara itu, pada pengembangan KDKMP, Agus menekankan pentingnya kepastian hukum, penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, serta pengelolaan organisasi secara profesional.
"Koperasi harus dibangun sebagai lembaga ekonomi yang sehat, dikelola secara transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat di sekitarnya", katanya.
Adapun pada program KNMP, penguatan tata kelola diperlukan agar pembangunan fasilitas dan infrastruktur perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Agus mendorong agar pengawasan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk perguruan tinggi, kalangan akademisi, masyarakat sipil, media, serta kelompok penerima manfaat.
"Keterlibatan publik dinilai dapat memperkuat kualitas evaluasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah,"ujarnya.
“Program yang baik harus didukung regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, pelaksanaan yang akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Jika seluruh unsur tersebut berjalan beriringan, manfaat program akan semakin luas dan dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.