JAKARTA – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menguat. Sejumlah nama terus bermunculan baik dari unsur partai politik maupun profesional.
Menurut pengamat politik senior sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, pemilihan sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto dapat dilihat melalui dua pendekatan berbeda, yakni menjaga stabilitas politik dengan memilih figur dari unsur partai politik atau mengedepankan representasi publik melalui kalangan non-partai.
Jika pertimbangan utamanya adalah menjaga kenyamanan dan stabilitas politik hingga akhir masa jabatan pada 2029, menurut Teguh, sosok dari unsur partai politik, baik dari internal partai presiden maupun anggota koalisi, menjadi opsi yang relevan.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional non-partai atau unsur keterwakilan daerah," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Menjelang tenggat waktu pengiriman dua nama cawapres oleh Presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026, Teguh mengingatkan penentuan kandidat tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara. Ia merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, presiden mengusulkan dua nama kepada MPR.
Dalam analisisnya, Teguh memetakan sumber kandidat ke dalam tiga klaster utama, yakni partai pengusung atau koalisi, partai nonkoalisi, serta kalangan non-partai yang mencakup unsur daerah, seperti DPD RI, gubernur, maupun tokoh profesional lainnya.
Untuk opsi dari unsur keterwakilan daerah, Teguh menyoroti keberadaan empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Menurutnya, figur-figur daerah memiliki pemahaman mengenai persoalan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing. Mereka juga dinilai dapat membantu menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.