Bagaimana Nasib PKS di Partai Koalisi?

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali bermanuver dengan partai penguasa. PKS tak segan-segan menyatakan tidak mendukung kebijakan pemerintah yang berniat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 April mendatang.

Bagaimana nasib PKS di dalam partai koalisi? Pengamat Politik Indobarometer, M Qodari menilai, semua tergantung pada Presiden SBY sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tubuh partai koalisi. Namun, Qodari tak yakin SBY akan berani mendepak PKS dari koalisi meski pembangkangan bukan kali ini terjadi.

"Kalau menurut saya enggak berani. Kalau memang ingin memberhentikan, ya dari kemarin-kemarin saja," kata Qodari saat berbincang dengan okezone, Jumat (23/3/2012).

Dia mengatakan, SBY hanya berani sebatas memberikan hukuman peringatan kepada PKS. Itu sudah ditunjukkan dengan mengurangi jatah satu kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. "Kita tidak tahu apa bisa lebih jauh memberhentikan semuanya" ungkapnya.

Dia menilai, PKS bukan tanpa pertimbangan menolak mendukung kebijakan pemerintah. Selain ideologi yang berbeda, waktu, dan hitungan ekonomis juga bisa menjadi alasan PKS membelot untuk tidak mendukung pemrintah menaikkan harga BBM. "Kalau PKS sekarang ini nothing to lose. Mereka sudah siap dengan itu (dipecat)," ungkapnya.

Hal lain yang membuat PKS lebih berani tidak sepaham dengan pemerintah, tambahnya, karena petinggi partai ini independen. Petinggi partai sekelas Ketua Dewan Syuro tidak duduk di kursi menteri. Ini berbeda dengan partai lainnya yang cenderung cari aman.

"Secara politik, PKS memang lebih berani karena tokohnya independen. Sementara partai lain, ketua umumnya jadi menteri mati-matian akan membela SBY," pungkasnya. (tri)

(Insaf Albert Tarigan)