Menteri PKS Masih Nyaman di KIB Jilid II

JAKARTA - Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum ditentukan koalisi Sekertariat Gabungan (Setgab) usai menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Bahkan, tiga menteri partai besutan Anis Matta tersebut masih nyaman menjabat di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, kewenangan melakukan reshufle kepada tiga menteri PKS di KIB Jilid II menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Koalisi itu kewewenangan SBY. Saya enggak membaca code of conduct (Setgab) seperti apa dan bagaimana (jika melanggar), saya enggak mengerti," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jumat (28/6/2013).

Menurutnya, Majelis Tinggi Demokrat tidak pernah mengurusi masalah reshufle kabinet ini. Kata dia, kalau ada perbedaan pendapat dari para anggotanya itu kewenangan pribadi untuk menyampaikan.

"Demokrat itu enggak pernah grasak-grusuk, bersenenag-senang di atas kesusahan orang. Kita itu cukup prihatin ketika saudara kena musibah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan perbedaan pandangan PKS saat kenaikan BBM merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik. "Sah-sah saja di dalam politik mempunyai pandangan berbeda," tegasnya.

(Carolina Christina)