MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Menurut dia, langkah yang dilakukan DPMPTSP menyalahi aturan karena tak mempunyai landasan hukum yang kuat.
"Ini menyalahi aturan. Bagaimana dia (PTSP) bisa mengeluarkan IMB, sedangkan IMB harus ada perda zonasainya. Apakah itu layak untuk pembangunan, apakah fasos, fasum, jalur hijau, atau apa? Makanya harus ada zonasinya perdanya," ujarnya.
Baca Juga : Ini Penjelasan Anies soal IMB di Pulau Reklamasi yang Disebut Terbit 'Diam-Diam'