AS Peringatkan China, Bela Angkatan Bersenjata Filipina Terkait Sengketa Laut China Selatan

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan kembali komitmen AS untuk membela angkatan bersenjata Filipina dari serangan di Laut China Selatan, di bawah perjanjian pertahanan bersama berusia 70 tahun.

Blinken membuat komentar pada Minggu (11/7), dalam sebuah pernyataan yang menandai ulang tahun kelima keputusan oleh pengadilan arbitrase independen yang menolak klaim teritorial ekspansif China atas jalur air, yang berpihak pada Filipina.

Ketegangan di Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam telah meningkat tahun ini. Manila menuduh Beijing mencoba mengintimidasi kapal penjaga pantainya, serta mengirim apa yang disebutnya "milisi maritim" ke kapal nelayan Filipina.

Diplomat top AS mengatakan AS dapat meminta pakta pertahanan bersama AS-Filipina jika ada tindakan militer China terhadap aset Filipina di wilayah tersebut.

(Baca juga: Rapper Ini Tewas Ditembak dan Dibunuh Saat Rekam Siaran Langsung Instagram)

“Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951,” kata Blinken.

Blinken juga meminta pemerintah China untuk "mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional (dan) menghentikan perilaku provokatifnya" di Laut China Selatan.

Melalui pernyataannya pada Minggu (11/7), Blinken meminta China mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan masyarakat internasional jika pihaknya berkomitmen pada tatanan maritim berbasis aturan yang menghormati hak semua negara, besar dan kecil.

(Baca juga: Mata-Mata Korsel: Kim Jong-un Jalani Diet Ketat, Turun hingga 20 Kg)

"Tidak ada tatanan maritim berbasis aturan di bawah ancaman yang lebih besar daripada di Laut China Selatan. Republik Rakyat China (RRC) terus memaksa dan mengintimidasi negara-negara pesisir Asia Tenggara, mengancam kebebasan navigasi di jalur global yang kritis ini," ungkap Blinken merujuk ke China dengan nama resminya.