Diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengerahkan 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina dan pengakuannya terhadap daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur sebagai wilayah merdeka dan perintahnya untuk mengirim pasukan Rusia ke sana memicu kecaman luas. Dia menyatakan ia selalu terbuka dalam menemukan solusi diplomatik. Namun dia menegaskan “bagi kami kepentingan Rusia dan keamanan warga negara kami tidak dapat dinegosiasikan.”
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan pekan ini mengenai krisis itu dan menyiapkan landasan bagi pertemuan puncak antara Putin dan Presiden AS Joe Biden. Tindakan Putin menggagalkan upaya tersebut, dengan Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa Rusia “telah memperjelas penolakannya terhadap diplomasi.”
Biden menutup pemerintah Rusia dari pendanaan internasional pada Selasa (22/2) dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap dua bank besar, seraya menetapkan bahwa tindakan Rusia di Ukraina merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.”
“Demi Tuhan, siapa yang menurut Putin memberinya hak untuk mendeklarasikan apa yang disebut negara baru di wilayah milik negara tetangganya?” terangnya.
Pernyataan mengutuk datang dari banyak sekutu lain AS dan berbagai lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).