Masuk Pengurus KPPI, Partai Perindo Ingin Politisi Perempuan Bukan Hanya Pelengkap

JAKARTA – Tiga kader perempuan sekaligus pengurus Partai Perindo baru saja dilantik bersama puluhan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) periode 2021-2026 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (25/3/2022) pagi tadi.

Dengan bergabung di KPPI, Partai Perindo ingin memperjuangkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen, bukan hanya di daftar calon legislative (caleg). Dan keberadaan politisi perempuan bukan hanya sekedar pelengkap untuk memenuhi kuota tersebut, tapi lebih dari itu.

“Kami di sini untuk bergabung ke dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), kita tahu bahwa memang sejak Undang-Undang No. 2/2018 (UU Pemilu) ada yang mengharuskan kuota perempuan 30% minimal mulai dari tingkat daerah sampai pusat,” kata Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati seusai pelantikan.

“Di situlah keterwakilan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang signifikan, sebut saja di tahun 1999 keterwakilan perempuan di parlemen meningkat di pemilu-pemilu berikutnya, di 2004. 2009, 2014 sampai 2019 bahkan ini keterwakilan perempuan itu sebesar 21%,” sambungnya.

Namun, Ike lanjutkan, dengan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 21% pada DPR periode 2019-2024 ini, apakah peran politisi perempuan sudah maksimal untuk mengisi atau mengawal kebijakan publik yang mewakili dan menyuarakan kepentingan perempuan yang ada di parlemen. Sayangnya, ia melihat hal itu belum tercapai.

“Saya rasa sih masih belum maksimal dengan saat ini juga, RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) juga masih belum disahkan,” ujarnya.

Kemudian, Ike pun miris melihat integritas dari politisi perempuan, karena banyak juga politisi perempuan yang tersandung kasus korupsi, tidak hanya di pusat namun juga di daerah. Sehingga, keterwakilan perempuan di parlemen masih belum maksimal di parlemen.