Aturan Baru Israel Wajibkan Pendatang Baru di Tepi Barat Lapor jika Jatuh Cinta pada Warga Palestina

“[Aturan] ini tentang rekayasa demografis masyarakat Palestina dan mengisolasi masyarakat Palestina dari dunia luar," kata Jessica Montell, Direktur Eksekutif LSM Israel HaMoked, yang menentang peraturan tersebut dengan mengajukan petisi kepada Pengadilan Tinggi Israel, dikutip BBC.

"Mereka semakin menyulitkan orang-orang untuk datang dan bekerja di institusi Palestina, menjadi sukarelawan, berinvestasi, mengajar, dan belajar,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Israel merebut Tepi Barat dari Yordania dalam Perang Timur Tengah pada 1967. Saat ini, Cogat, sebuah unit dari Kementerian Pertahanan Israel, bertanggung jawab atas administrasi pendudukannya atas wilayah Palestina.

Peraturan baru Cogat setebal 97 halaman diberi judul Prosedur bagi orang asing yang masuk dan tinggal di area Yudea dan Samaria - nama alkitabiah yang digunakan Israel untuk Tepi Barat. Peraturan tersebut pertama kali diterbitkan pada Februari lalu, namun sosialisasinya sempat ditunda.

Dokumennya mengatakan peraturan tersebut bermaksud "menentukan level otoritas dan cara pemrosesan untuk aplikasi dari orang asing yang ingin memasuki wilayah Yudea dan Samaria".

Dokumen tersebut mengutip kesepakatan damai sementara yang dicapai pada 1990-an, yang memerlukan persetujuan Israel untuk memberikan izin tinggal bagi pasangan dan anak-anak penduduk Palestina di Tepi Barat dan Gaza, serta menyetujui izin pengunjung.

Aturan baru tersebut tidak berlaku bagi mereka yang mengunjungi Israel serta bagian-bagian Tepi Barat yang dikuasai Palestina, atau permukiman Yahudi. Dalam situasi seperti itu, prosedur masuk melibatkan otoritas imigrasi Israel.