Pakar Hukum Gelar Eksiminasi Perkara Penetapan Tersangka Hasto, Ini Hasilnya

JAKARTA - Sejumlah pakar hukum melakukan eksaminasi dalam rangka meninjau dan menguji penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Hasilnya, ditemukan potensi cacat hukum dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana Mahrus Ali saat menghadiri forum Focused Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang dengan Firlmy Law Firm, Yogyakarta, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

"Kami selama dua hari ini melakukan eksaminasi, dan tiga putusan yang kami baca secara objektif yang kami pelajari sesuai ilmu dan kepakaran kami itu," kata Mahrus Ali.

"Bahwa tidak ditemukan fakta Bapak HK ini terlibat atau ada dalam fakta persidangan putusan yang menyebut beliau untuk terlibat dalam kasus delik suap," sambungnya.

Dari hasil eksaminasi tersebut juga ditemukan adanya potensi pelanggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya penyitaan terhadap Asisten Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Di mana, Kusnadi diperiksa tanpa dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. 

Karena itu, dari hasil FGD dan eksaminasi para pakar, segala barang bukti yang diperoleh KPK dipandang sebagai perolehan bukti yang tidak sah (unlawful legal evidence). Salah satunya, penyitaan handphone Hasto yang dipegang Kusnadi saat diperiksa KPK.

Selanjutnya, untuk penggeledahan dan penyitaan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP. Jika terdapat perbedaan antara tanggal kejadian penyitaan dengan tanggal dalam Surat Tanda Penerimaan Barang (STTB), maka penyitaan dapat dianggap cacat formil.

Konsekuensi hukumnya terdapat beberapa. Antara lain barang bukti yang disita bisa dinyatakan tidak sah dalam persidangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan untuk membatalkan penyitaan tersebut (Pasal 77 KUHAP), penyidik dapat dianggap melakukan kesalahan administrasi yang seharusnya dikenakan sanksi.

FGD juga meninjau tentang sah tidaknya penetapan tersangka Hasto dalam Dugaan Tindak Pidana Suap dan Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan.

Hasil FGD, pertama, secara materiil dihubungkan dengan putusan Pengadilan atas nama para pihak, tidak menunjukkan adanya keterlibatan Hasto dalam Tindakan Suap. Tindakan Hasto yang bersurat sebagai Sekjen PDIP yang bertindak atas nama partai kepada KPU mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57.P/HUM/2019 bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Penetapan seseorang sebagai tersangka suatu tindak pidana suap, sekaligus sebagai tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, merupakan tindakan yang kontradiktif, tidak logis dan melanggar hak dasar tersangka itu sendiri.

Kedua, secara formil penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Permohonan Praperadilan Hasto, diuraikan Sejak Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor" Sprin.Dik.153/DIK.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/2024, tertanggal 23 Desember 2024.

Terhadap Hasto tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu. Terlebih lagi ternyata dari Permohonan Praperadilan tersebut Tidak pernah dilakukan Penyelidikan sebagai Dasar diterbitnya Sprin.DIK tersebut. Untuk Sprin.DIK/152/DIK.00/01/12/2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Merintangi Penyidikan merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri tidak terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Suap, maka dengan demikian maka untuk setiap Dugaan Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Hasto berdasarkan kedua Sprindik di atas, haruslah dilakukan Pemeriksaan sebagai Calon Tersangka terlebih dahulu.

Termasuk apabila Penetapan Tersangka Hasto didasarkan pada alat bukti yang diperoleh secara tidak sah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan atas nama Tersangka lain bukan berdasarkan Sprindik atas nama Hasto. Sehubungan telah menyalahi proses hukum acara pidana sehingga berimplikasi tidak sahnya penetapan tersangka terhadap HK.

(Awaludin)