Terima Audiensi APKSI, Partai Perindo Dukung Perjuangan Para Pekerja Kesehatan

JAKARTA – Partai Perindo menerima audiensi Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI), serta Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) yang digelar di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Waketum DPP Partai Perindo, Angkie Yudistia, yang didampingi Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni Febriasari. Pertemuan ini merupakan bukti nyata komitmen partai berlambang rajawali mengembangkan sayap ini dalam mendampingi dan menyuarakan aspirasi para tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menekankan bahwa program-program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh terhadap tenaga kesehatan. Partai Perindo mendorong agar setiap program prioritas kesehatan pemerintah disinergikan dengan upaya peningkatan SDM kesehatan, baik kapasitas maupun kesejahteraannya. 

“Hal ini penting agar layanan kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para pahlawan di bidang kesehatan yang telah berperan sebagai garda terdepan, terutama selama pandemi Covid-19”, ucap Sri Gusni Febriasari.

Dalam dialog saat audiensi, Sepri Latifan, Presiden APKSI menyampaikan bahwa selama ini perhatian publik dan kebijakan seringkali lebih terfokus pada transformasi layanan kesehatan. Sementara itu, permasalahan mendasar terkait sumber daya manusia (SDM) kesehatan, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan, masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. 

“Di Jakarta, misalnya, data di fasilitas layanan kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) menunjukkan bahwa 75% tenaga kesehatan merupakan non-ASN dengan status dan kesejahteraan yang belum jelas, sedangkan hanya 25% yang merupakan ASN”, ujar Sepri Latifan.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan atas perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan.

Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan secara nasional oleh pemerintah pusat.