Prabowo Didukung Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencabut izin tambang nikel empat perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pertambangan di kawasan itu sempat menuai sorotan lantaran dianggap mengancam kelestarian alam. 

Empat perusahaan yang dicabut izinnya, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Melia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Nurham. Keputusan Prabowo mendapat apresiasi sekaligus dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Waketum Bapera, Henry Indraguna.

"Salah satu alasannya adalah karena lokasi tambang berada di kawasan lindung Geopark,” katanya, Rabu (11/6/2026).

Menurutnya, jika dilihat secara teknis memang empat izin tambang tersebut masuk dalam kawasan Geopark. Sehingga, langkah yang tepat dilakukan Prabowo dengan mencabut izin dari pertambangan yang melakukan pelanggaran.

"Empat perusahaan tambang tersebut telah melakukan pelanggaran lingkungan yang membuat pemerintah mencabut izinnya. Terdapat beberapa pelanggaran konteks lingkungan, dengan mempertimbangkan hasil temuan di lapangan," imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

“Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyatakan, empat perusahaan yang akan dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. 

“Alasan pencabutan atas penyelidikan LHK karena melanggar aturan lingkungan. Yang kedua kawasan perusahaan ini kita masuk kawasan geopark,” ujarnya.

Pertambangan di Raja Ampat sempat viral setelah aktivis Greenpeace Indonesia dan empat pemuda Papua mengkritik tambang nikel di Raja Ampat. Tagar Save Raja Ampat pun ramai di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap aktivitas tambang yang mengancam lingkungan Raja Ampat.

(Arief Setyadi )