Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Pengamat: Berpotensi Mundurkan Demokrasi!

Ia mengakui, bahwa dalam praktiknya Pilkada langsung memang menyisakan berbagai persoalan serius, seperti tingginya biaya politik, maraknya praktik politik uang, hingga keterbelahan politik di akar rumput. Namun, menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak otomatis dapat diselesaikan hanya dengan mengganti sistem pemilihan.

"Memang ada banyak catatan selama pelaksanaan Pilkada langsung. Tetapi jika persoalannya pembiayaan politik yang mahal atau politik uang, mengganti sistem pemilihan bukanlah jawaban yang tepat," tegasnya.

Iqbal menilai akar persoalan Pilkada justru terletak pada mekanisme rekrutmen dan pencalonan calon kepala daerah. Dalam praktiknya, proses pencalonan kerap dibebani biaya politik tinggi sejak awal, terutama melalui praktik mahar dalam proses rekomendasi partai politik.

"Praktik mahar dalam proses rekomendasi calon kepala daerah masih menjadi persoalan serius. Inilah yang membuat ongkos politik sudah tinggi bahkan sebelum Pilkada benar-benar dimulai," katanya.

Akibat mekanisme pencalonan yang mahal tersebut, lanjut Iqbal, banyak kader atau tokoh potensial di daerah justru gagal maju dalam kontestasi Pilkada karena kalah secara finansial dibandingkan figur baru yang dinilai lebih ‘siap modal’.

"Tidak sedikit kader atau tokoh partai di daerah yang sebenarnya potensial, tetapi gagal maju karena kalah secara finansial dari figur baru yang minim rekam jejak politik. Dampaknya, elite politik di daerah terbelah dan fragmentasi itu menjalar hingga ke akar rumput, bahkan berlanjut setelah Pilkada selesai," jelasnya.