AS Setop Iuran, PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan

Pada 2025, hanya 77 persen dari total iuran wajib yang berhasil dikumpulkan, menyisakan tunggakan dalam jumlah rekor. Situasi ini diperparah oleh aturan keuangan PBB yang mewajibkan pengembalian dana yang tidak terpakai, meskipun dana tersebut sebenarnya belum pernah diterima.

“Ini menciptakan pukulan ganda. PBB diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” ujar Guterres.

Sebagai contoh, pada Januari 2026 saja, PBB terpaksa mengembalikan US$227 juta sebagai bagian dari penilaian anggaran tahun 2026, meskipun dana tersebut belum berhasil dikumpulkan dari negara anggota.

Dampak krisis keuangan ini sudah terlihat nyata. Di markas besar PBB di Jenewa, langkah penghematan ekstrem diterapkan, mulai dari mematikan eskalator hingga menurunkan pemanas ruangan.

Sejumlah badan PBB juga terpaksa memangkas layanan kemanusiaan. Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia berisiko tidak terdokumentasi akibat kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Padahal, temuan mereka sebelumnya kerap menjadi dasar penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.