Di Afghanistan, UN Women terpaksa menutup klinik ibu dan bayi di tengah tingginya angka kematian ibu. Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) mengurangi jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.
Amerika Serikat, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PBB, tidak membayar iuran anggaran reguler pada 2025 dan hanya memberikan 30 persen dari pendanaan yang diharapkan untuk operasi penjaga perdamaian. Pada Januari lalu, Presiden Donald Trump juga menarik pendanaan dari 31 badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun menurut pengacara WHO, AS secara hukum tetap wajib membayar iuran 2024 dan 2025.
Trump sebelumnya juga menuai kritik setelah mengisyaratkan kemungkinan menggantikan sebagian fungsi PBB melalui Dewan Perdamaian versinya sendiri, termasuk dalam rencana pengelolaan pascakonflik di Gaza.
Guterres menutup peringatannya dengan nada tegas. Menurutnya, hanya ada dua pilihan bagi negara-negara anggota PBB.
“Entah semua negara memenuhi kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau kita harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulisnya.
(Awaludin)