Habiburokhman menilai narasi yang menyimpang dari koridor tersebut berpotensi melemahkan institusi Polri sekaligus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan kekuatan pengaruhnya, bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat untuk menyuarakan hal yang sama. Ini bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo," paparnya.
Ia mengakui bahwa dalam setiap institusi terdapat oknum yang melakukan kesalahan. Namun, menurutnya, langkah percepatan reformasi Polri tidak boleh keliru arah dan harus tetap berada dalam koridor konstitusi serta ketentuan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.
"Percepatan reformasi Polri harus terus kita kawal agar tetap sesuai konstitusi," tutupnya.
(Awaludin)