Pakar Eksaminasi Putusan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak, Ini Kesimpulannya

Ia menambahkan, dana dari pembayaran tersebut juga digunakan untuk operasional perusahaan, pembayaran pajak, serta kewajiban kredit perbankan.

“Apalagi dari uang pembayaran tersebut digunakan untuk operasional, sebagian besar juga dipakai untuk membayar pajak dan kewajiban kredit perbankan. Jadi sangat tidak masuk akal jika semua ini dianggap sebagai kerugian,” sambungnya.

Chairul menegaskan, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 603 KUHP, unsur kerugian keuangan negara merupakan syarat utama adanya tindak pidana korupsi. Jika dasar perhitungan kerugian negara tidak jelas, maka unsur pidananya pun dinilai tidak terpenuhi.

“Kalau tidak ada kerugian keuangan negara, maka tidak ada korupsi. Itu kata kunci yang paling penting. Jadi kami, 15 eksaminator, bersepakat bahwa sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam perkara ini,” jelasnya.

Menurut Chairul, kesimpulan para eksaminator tersebut juga sejalan dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari anggota Majelis Hakim keempat, Mulyono Dwi Purwanto, dalam perkara tersebut.

Dalam dissenting opinion itu, Mulyono meragukan prosedur penghitungan kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam perkara ini. Ia juga menilai tidak terdapat niat jahat dalam penyewaan tangki BBM milik OTM serta tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh para terdakwa.

“Sehingga sebenarnya sejalan dengan pemikiran anggota Majelis Hakim keempat yang menyampaikan dissenting opinion terhadap putusan tersebut,” kata Chairul.

Adapun sidang eksaminasi tersebut digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim di Jakarta dengan melibatkan sejumlah pakar hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

(Awaludin)