Pemerintah Siapkan 8 Langkah Strategis Agar NTT Segera Pulih dari Gempa

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan delapan langkah tersebut harus segera dieksekusi untuk mempercepat evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.

“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Langkah pertama, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menetapkan status darurat secara resmi.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Kedua, sejalan dengan penetapan status tersebut, Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.

Menurutnya, pembentukan posko kedaruratan daerah krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi," kata Suharyanto.

Ketiga, Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.

Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana," paparnya.

Keempat, guna memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," kata Suharyanto.

Kelima, terkait keselamatan warga, Suharyanto menginstruksikan seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) hingga memastikan tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang.

Operasi penyisiran reruntuhan terus dipacu bersama unsur TNI, Polri, dan relawan sampai lokasi terdampak dinyatakan benar-benar aman.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," katanya.

Keenam, pemerintah menargetkan pemulihan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat berfungsi normal secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Suharyanto juga menegaskan pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai.

Pendataan awal yang cepat dibutuhkan agar pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah dapat segera dieksekusi.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," kata Suharyanto.

Ketujuh, untuk mendukung kelancaran distribusi logistik ke daerah terisolasi, Kepala BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga, termasuk armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.

Seluruh alutsista udara dan laut tersebut difokuskan untuk menembus titik-titik tersulit guna mengangkut bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," katanya.

Kedelapan, Kepala BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 WITA.

Media Center tersebut ditujukan untuk menyajikan pembaruan data secara transparan dari hari ke hari sekaligus meminimalkan simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," pungkasnya.
 

(Awaludin)