Kasus Oknum Pengacara Peras Pengusaha Rp500 juta, JPU Prediksi Eksepsi Terdakwa Ditolak Hakim

JAKARTA – Sidang pemerasan oknum pengacara berinisal BPT kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).  Sebelumnya BPT didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 500 juta dan kekerasan terhadap pengusaha Vinson Leo Karlius.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan menolak perlawanan atau eksepsi dari terdakwa perkara BPT. Pasalnya, dalil perlawanan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa di luar materi eksepsi dan sudah memasuki pokok perkara.

Jaksa menjelaskan materi eksepsi itu diatur dalam Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Di mana berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa atau advokatnya dapat mengajukan keberatan atau perlawanan hanya pada batas kategori tertentu.

Ketiga, masalah dakwaan tidak cermat atau tidak memenuhi syarat materiil. Misalnya, dakwaan yang tidak menyebutkan identitasnya atau tempat tindak pidana dilakukan.

“Jadi menurut penafsiran saya, itu eksepsinya atau perlawanan semuanya di luar materi eksepsi sebagaimana Pasal 206 tersebut. Dan selayaknya hakim menolak eksepsi penasihat hukum tersebut. Kita lihat ya nanti putusan selanya. Mudah-mudahan ditolak itunya kan, eksepsinya,” ujarnya.

Andri menilai, kalau sudah menyentuh substansi perkara atau pokok perkara seperti apakah terdakwa melakukan pemerasan, ancaman, dan sebagainya itu di persidangan dengan agenda keterangan saksi

“Eksepsi ini sebenarnya hanya menguji formil dakwaan. Apakah dakwaan sudah ditandatangani, apakah tanggalnya salah, apakah orang yang kita dakwakan itu benar kayak error in persona. Atau dakwaan uraiannya enggak jelas, pasalnya beda, jadi seperti itu,” paparnya.

Dia menegaskan, dakwaan yang disusun sudah sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Yaitu dakwaan sudah menyebut identitas lengkap, tempat tindak pidana dakwaan, dan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

“Jadi kemungkinan besar kalau menurut penafsiran saya, itu eksepsinya kemungkinan ditolak. Karena itu hanya bisa dibuktikan di persidangan terkait apakah ada ancaman kekerasan, apakah ada kerugian. Itu nanti berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti yang lain ataupun ahli,” tegasnya.

Pihaknya juga akan mempelajari secara detail eksepsi atau perlawanan terdakwa sebelum memberikan tanggapan pada sidang lanjutan pekan depan.

“Nanti kita pelajari secara detail dulu. Nanti minggu depan, hari Rabu lagi tanggal 26 Agustus kita sampaikan tanggapan Penuntut Umum atas perlawanan dari penasihat hukum,” pungkasnya.

Dalam persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ani Puspitasari dan Kandar Halim Munthe menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kabur. Atas dasar itu, Tim Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut

“Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya; membebankan biaya perkara kepada Negara. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )