Pada saat itu, Kompolnas tidak menolak, sebab itu permintaan Presiden. Ia pun tak menampik, bahwa ada syaray lain yang bersifat subjektif yang mana Presiden merasa cocok memilih seseorang untuk menjadi Kapolri saat itu.
“Kita kan gak bisa nolak, wong itu bukan seleksi, wong itu permintaan presiden, kan ada syarat lain yang sifatnya subjektif chemistry presiden, presiden merasa chemistry-nya Listyo. Jadi Listyo yang ada dibawah kita naikkan ke atas,” tuturnya.
“Dan Pak Pratikno ketika itu minta di suratnya supaya disebutkan abjad bukan ranking, karena nanti kalau rangking nanti Listyo di bawah. Itu ranking juga, karena dia sebenarnya nomor tujuh tapi naik ke atas,” lanjut dia.
Dia menambahkan, proses pemilihan Kapolri itu bisa dilakukan tanpa melalui Kompolnas. Ia mencontohkan pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto yang kini menjadi Kapolri.
“Ini bukan rahasia, besok pun melakukan seperti itu gak apa apa itu presiden, tidak lewat kompolnas bisa langsung tunjuk sendiri, kayak kemaren kayaknya ngga lewat kompolnas karena mendadakan yang (pengangkatan) Pak Suyudi,” jelas dia.
Mahfud juga mengungkap bahwa proses pemilihan seperti itu juga pernah dilakukan pemimpin lainnya, salah satunya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Karena ngga harus lewat Kompolnas, tapi Pak Jokowi minta saran dari Kompolnas. Itu juga dulu begitu, Pak SBY dan sebagainya melakukan hal-hal seperti itu,” katanya.
“Masuknya Listyo itu atas permintaan Pak Jokowi sendiri, meskipun dia (Listyo) ngga masuk dalam ranking di internal Kompolnas. kita aja yang masukan, karena setelah rapat itu dia ngga masuk saya komunikasi ‘pak ini udah selesai, ini urutannya’, abis itu Pratikno minta Listyo dimasukkan ketiga besar,” tutupnya.
(Fahmi Firdaus )