Yusril Tegaskan Penjelasan Perkara Penyadapan Presiden Wewenang Penyidik, Minta Publik Tak Berspekulasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, rincian teknis mengenai temuan bukti serta detail perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan kewenangan tim penyidik Bareskrim Polri.  

Kasus dugaan penyadapan tersebut turut menyeret nama mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, yang juga disangkakan terlibat dalam tindak pidana makar. 

"Ya, karena memang penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang, tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).  

Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui cakupan kasus tersebut. Menurutnya, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran intersepsi elektronik, melainkan juga mendalami dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP.  

"Tapi penetapan itu nanti diserahkan kepada penyidik. Yang penting rakyat mengetahui bahwa penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan, tetapi juga terkait perbuatan makar yang diatur di dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya kita serahkan kepada penyidik," kata Yusril.